MPM KM IPB: Hasil Sidang Istimewa MPM KM IPB 7 Oktober 2013

Nomor : 015/A.1/GMA/MPM KM IPB/X/2013 09 Oktober 2013

Lampiran : 1 (satu) berkas

Perihal : Pemberitahuan

Rekan-rekan Mahasiswa Aktif IPB

Institut Pertanian Bogor

Di Bogor

Dengan hormat,

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua. Semoga kita selalu berada dalam lindungan-Nya.

Sehubungan dengan telah berlangsungnya Sidang Istimewa MPM KM IPB 7 Oktober 2013 lalu, melalui surat ini kami bermaksud memberitahukan ketetapan hasil sidang tersebut. Bersama surat ini kami lampirkan TAP MPM KM IPB No. 006/TAP MPM KM IPB/X/2013 Tentang Garis-garis Besar Haluan Organisasi Keluarga Mahasiswa Institut Pertanian Bogor Amandemen 2013 dan Notulensi acara sebagai bahan informasi.

Demikian surat Pemberitahuan ini kami sampaikan, atas perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih.

Menyetujui,

Sekretaris Jenderal MPM KM IPB

ttd

Muh. Dimas Arifin

NIM. G24090009

Hormat Kami,

Ketua Pelaksana

ttd

Annisa Fitria Rachim

NIM. D24110018

SURAT KETETAPAN

No. 006/TAP SI/MPM KM IPB/X/2013

Tentang

GARIS-GARIS BESAR HALUAN ORGANISASI

KELUARGA MAHASISWA INSTITUT PERTANIAN BOGOR

AMANDEMEN 2013

Mengingat :

1. Undang-Undang Dasar Keluarga Mahasiswa Institut Pertanian Bogor Tahun 2011.

2. TAP MPM KM IPB Nomor: 001/TAP SI/MPM KM IPB/2012 tentang Tata Kerja MPM KM IPB.

Menimbang :

1. Perlu diadakannya kegiatan-kegiatan untuk mendinamiskan kehidupan kemahasiswaan di lingkungan Keluarga Mahasiswa Institut Pertanian Bogor.

2. Telah hampir berakhirnya masa berlaku Garis-garis Besar Haluan Organisasi Keluarga Mahasiswa Institut Pertanian Bogor 2010.

3. Perlu ditetapkannya Garis-garis Besar Haluan Organisasi Keluarga Mahasiswa Institut Pertanian Bogor Amandemen 2013 untuk digunakan sebagai suatu haluan organisasi Keluarga Mahasiswa Institut Pertanian Bogor yang dapat memberikan arah bagi perkembangan Keluarga Mahasiswa IPB untuk mengoptimalkan fungsi Keluarga Mahasiswa Institut Pertanian Bogor yang telah ditetapkan dalam Undang-undang Dasar Keluarga Mahasiswa Institut Pertanian Bogor Tahun 2011.

Memperhatikan :

1. Pendapat-pendapat yang berkembang dalam pembahasan materi Garis-garis Besar Haluan Organisasi Keluarga Mahasiswa Institut Pertanian Bogor 2013 pada Rapat Panitia Khusus Kajian Konstitusi MPM KM IPB Periode 2012/2013.

2. Pendapat-pendapat yang berkembang dalam pembahasan materi Garis-garis Besar Haluan Organisasi Keluarga Mahasiswa Institut Pertanian Bogor 2013 pada Rapat Koordinasi Anggota MPM KM IPB Periode 2012/2013.

3. Pendapat-pendapat yang berkembang dalam pembahasan materi Garis-garis Besar Haluan Organisasi Keluarga Mahasiswa Institut Pertanian Bogor 2013 pada Sidang Istimewa MPM KM IPB 7 Oktober 2013.

Memutuskan :

MENETAPKAN

GARIS-GARIS BESAR HALUAN ORGANISASI

KELUARGA MAHASISWA INSTITUT PERTANIAN BOGOR

AMANDEMEN 2013

Sebagaimana Terlampir

Ditetapkan pada acara Sidang Istimewa

Majelis Permusyawaratan Mahasiswa

Keluarga Mahasiswa Institut Pertanian Bogor

Periode 2012/2013

Darmaga, 7 Oktober 2013

Pukul 21.25 WIB

Pimpinan Sidang

ttd

Muh. Dimas Arifin

NIM. G24090009

Lampiran

GARIS-GARIS BESAR HALUAN ORGANISASI (GBHO)

KELUARGA MAHASISWA INSTITUT PERTANIAN BOGOR

AMANDEMEN 2013

BAB I

PENDAHULUAN

A. PENGERTIAN

1. Garis-garis Besar Haluan Organisasi Keluarga Mahasiswa Institut Pertanian Bogor (GBHO KM IPB) adalah suatu haluan organisasi Keluarga Mahasiswa Institut Pertanian Bogor sebagai pernyataan kehendak seluruh anggota KM IPB yang pada hakikatnya merupakan suatu aspirasi seluruh mahasiswa IPB.

2. Pola pengembangan Keluarga Mahasiswa Institut Pertanian Bogor di dalam pencapaian tujuannya, dituangkan dalam haluan kerja organisasi yang menyeluruh dan berkesinambungan serta disusun secara terencana, terarah, dan terevaluasi.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud ditetapkannya GBHO KM IPB adalah memberikan arah bagi pengembangan KM IPB untuk mengoptimalkan fungsi KM IPB yang telah ditetapkan dalam UUD KM IPB Tahun 2011, dengan tujuan membentuk mahasiswa yang bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa sebagai insan akademis, pencipta, pengabdi, dan bertanggung jawab atas terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur.

C. LANDASAN

GBHO KM IPB ini disusun berdasarkan Undang-Undang Dasar Keluarga Mahasiswa Institut Pertanian Bogor Tahun 2011.

D. MODAL DASAR DAN FAKTOR PENUNJANG

Nilai dasar keyakinan beragama.
Nilai dasar keilmuan.
Sumberdaya manusia yang potensial.
Bakat, minat, dan kreativitas.

5. Kebebasan manusia yang bertanggung jawab dan keharmonisan hubungan seluruh mahasiswa, lembaga, dan institusi.

Organisasi kelembagaan mahasiswa.
Sarana dan prasarana kampus Institut Pertanian Bogor.

BAB II

POLA DASAR PENGEMBANGAN KEMAHASISWAAN

A. TUJUAN PENGEMBANGAN

Meningkatkan keimanan dan ketakwaan mahasiswa Institut Pertanian Bogor kepada Tuhan Yang Maha Esa.
Mengembangkan identitas, integritas, dan solidaritas mahasiswa Institut Pertanian Bogor.
Menciptakan lembaga kemahasiswaan yang independen, aspiratif, dan profesional.
Menumbuhkan suasana keterbukaan antar mahasiswa, antara mahasiswa dengan lembaga kemahasiswaan, mahasiswa dengan institusi, dan antara lembaga kemahasiswaan dengan institusi.
Menumbuhkan suasana yang kondusif agar tercipta kader-kader mahasiswa yang memiliki rasa tanggung jawab, kritis, sadar politik, professional serta berjiwa kepemimpinan dan kewirausahaan.
Menumbuhkan kepedulian sosial mahasiswa terhadap masyarakat dan lingkungan.
Meningkatkan posisi tawar mahasiswa IPB, baik eksternal maupun internal.

8. Menjalin hubungan yang baik dengan lembaga kemahasiswaan ekstra kampus.

B. ASAS PENGEMBANGAN KEMAHASISWAAN

1. Asas keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa

Segala usaha dan kegiatan pengembangan mahasiswa dilandasi atas dasar keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

2. Asas kecendekiaan

Pengembangan kemahasiswaan dijiwai oleh landasan ilmiah dengan tujuan memberikan kesejahteraan lahir dan batin serta mendorong pemanfaatan dan penguasaan IPTEKS yang dapat dipertanggungjawabkan.

3. Asas profesionalisme

Dalam perjalanannya, lembaga kemahasiswaan yang merupakan sarana pengembangan kemahasiswaan dituntut untuk memiliki kemampuan yang handal, mantap, dan profesional.

4. Asas legalitas

Segala aktivitas pengembangan kemahasiswaan memiliki pengakuan yang berkedaulatan dari seluruh komponen mahasiswa dan civitas akademika IPB.

Asas kekeluargaan dan usaha bersama

Segala bentuk kegiatan kemahasiswaan merupakan hasil usaha bersama yang dilandasi rasa kekeluargaan.

Asas musyawarah untuk mufakat

Segala bentuk pengembangan kemahasiswaan diputuskan secara musyawarah mufakat dengan mengedepankan kepentingan bersama.

Asas manfaat

Hendaknya kegiatan kemahasiswaan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk mahasiswa IPB, masyarakat, dan lingkungan.

Asas kemandirian

Usaha pengembangan kemahasiswaan berlandaskan pada kepercayaan, kemampuan, dan kekuatan sendiri.

Asas kesinambungan

Dalam merencanakan segala bentuk kegiatan pengembangan kemahasiswaan perlu didasari atas peran lembaga-lembaga kemahasiswaan, baik di masa kini maupun akan datang.

Jujur dan adil

Dalam melakukan kegiatan pengembangan kemahasiswaan harus mengedepankan sikap jujur dan adil di atas berbagai kepentingan.

Asas keterbukaan

Dalam melaksanakan kegiatan pengembangan kemahasiswaan harus mengedepankan nilai transparansi dan keterbukaan yang bertanggung jawab, sehingga budaya saling mengevaluasi akan terwujud.

Asas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat yang bertanggungjawab

Segala kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat dalam proses pengembangan kemahasiswaan ke arah yang lebih baik dan tidak bertentangan dengan asas-asas sebelumnya.

BAB III

POLA UMUM PENGEMBANGAN ORGANISASI

Mengacu pada modal dasar dan faktor penunjang serta pola dasar pengembangan kemahasiswaan, perlu dikembangkan KM IPB dengan Pola Umum Pengembangan Organisasi. Pada awalnya, Pola Umum Pengembangan Organisasi ini berpola satu tahunan, dua tahunan, dan tiga tahunan, tetapi berdasarkan amanat UUD KM IPB tahun 2011, Pola Umum Pengembangan Organisasi setelah tahun kelimabelas adalah empat tahunan. Adapun Pola Umum Pengembangan Organisasi KM IPB sejak tahun pertama hingga tahun kesembilanbelas adalah sebagai berikut :

I. Tahun Pertama

Setiap mahasiswa dilibatkan dalam proses pengambilan kebijakan strategis di lembaga kemahasiswaan sehingga tata kehidupan kemahasiswaan dalam KM didukung oleh segenap mahasiswa.

II. Tahun Kedua

KM IPB mampu mengembangkan kehidupan mahasiswa yang dinamis, kreatif, dan kritis serta tanggap terhadap perkembangan yang menyangkut mahasiswa itu sendiri dan masyarakat luas.

III. Tahun Ketiga

KM IPB memiliki kemandirian, kemapanan organisasi dan posisi tawar yang dapat diterima di mata mahasiswa, institusi, dan masyarakat luas. Potensi ini akan digalang untuk mencapai hasil-hasil yang optimal di bidang keilmuan dan kemahasiswaan yang akhirnya disumbangkan kepada masyarakat luas.

IV. Tahun Keempat

1. KM IPB memiliki posisi tawar di tataran pengambilan keputusan MWA, bukan hanya sebatas salah satu unsur stakeholder di kampus IPB namun lebih menjadi moral force bagi kebijakan institusi.

2. Menggulirkan wacana Revolusi Pertanian serta menindaklanjuti dalam bentuk pengabdian masyarakat.

V. Tahun Kelima

1. KM IPB mampu menumbuhkembangkan kehidupan kelembagaan mahasiswa yang lebih dinamis dan aspiratif melalui sistem kepartaian mahasiswa.

2. Menindaklanjuti wacana Revolusi Pertanian dalam peningkatan kesadaran peran pertanian dalam pembangunan.

VI. Tahun Keenam

1. KM IPB mampu memperluas jaringan kerja ke dalam maupun ke luar negeri dan dapat mempengaruhi kebijakan Perguruan Tinggi BHMN yang ada di Indonesia.

2. Mengevaluasi dan mengembangkan sistem baru pengaplikasian ilmu dan teknologi pertanian untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

VII. Tahun Ketujuh

1. KM IPB mempunyai posisi tawar yang kuat dalam proses pengambilan keputusan di kampus IPB.

2. KM IPB membuat konsep kelembagaan mahasiswa di era IPB BHMN dan sistem mayor minor.

3. KM IPB melakukan kordinasi dengan Perguruan Tinggi BHMN terkait perubahan kebijakan sistem pendidikan nasional.

VIII. Tahun Kedelapan

1. KM IPB melakukan reorganisasi tahap awal sebagai dampak proses penerapan sistem mayor-minor, khususnya pembentukan departemen/fakultas baru dan direktorat program diploma, serta secara khusus melakukan pengawasan penerapan sistem SPP di era mayor minor.

2. KM IPB merealisasikan pendirian student center.

IX. Tahun Kesembilan

1. KM IPB mengawasi dan mengawal proses pemilihan rektor dan meningkatkan peran serta mahasiswa dalam pemilihan tersebut.

2. Mampu membangun hubungan kerja sama alumni, dan perguruan tinggi baik dalam dan luar negeri.

X. Tahun Kesepuluh

1. KM IPB melakukan pelatihan struktur kelembagaan mahasiswa dengan tujuan membentuk kelembagaan yang efisien dan dapat dirasakan oleh semua mahasiswa IPB.(hubungan dengan pihak ipb).

2. KM IPB mengawali dimulainya pendirian student center.

XI. Tahun Kesebelas

1. KM IPB mengevaluasi satu tahun rektor IPB.

2. KM IPB membangun kerja sama dengan kelembagaan mahasiswa di tingkat nasional.

XII. Tahun Keduabelas

1. KM IPB mengevaluasi pengembangan kelembagaan mahasiswa yang lebih fokus kepada bidang pertanian.

2. KM IPB dapat dikenal di tingkat nasional dan internasional.

XIII. Tahun Ketigabelas

1. KM IPB mengawasi dan mengawal proses penetapan status IPB pasca pencabutan UU BHP dan PP BHMN.(UU No. 9/2009 ttg BHP dan PP154/2001 ttg PT BHMN).

2. KM IPB mengevaluasi dan mengoptimalkan pola umum pengembangan Organisasi Tiga Tahunan sejak tahun pertama hingga tahun keduabelas.

XIV. Tahun Keempatbelas

1. KM IPB mengevaluasi kinerja satu periode jabatan rektor IPB.

2. KM IPB mengawasi dan mengawal proses pemilihan rektor IPB dan mengoptimalkan peran serta mahasiswa dalam pemilihan tersebut.

XV. Tahun Kelimabelas

KM IPB memiliki andil dalam isu pertanian yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

XVI. Tahun Keenambelas (2014)

1. KM IPB mengevaluasi satu tahun rektor IPB.

2. KM IPB mengevaluasi kinerja kelembagaan mahasiswa yang berfokus pada bidang pertanian.

3. KM IPB meningkatkan posisi tawar di tataran pengambilan keputusan MWA, sehingga menjadi pertimbangan bagi kebijakan institusi.

XVII. Tahun Ketujuhbelas (2015)

1. KM IPB meningkatkan posisi tawar dalam setiap proses pengambilan keputusan di kampus IPB.

2. KM IPB merealisasikan pendirian Gedung Kesenian Mahasiswa.

XVIII. Tahun Kedelapanbelas (2016)

KM IPB meningkatkan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pertanian dengan tujuan kesejahteraan masyarakat.

XIX. Tahun Kesembilanbelas (2017)

1. KM IPB meningkatkan peran serta mahasiswa dalam bidang pertanian dengan pengabdian masyarakat secara menyeluruh.

2. KM IPB membina kerjasama dengan alumni dalam setiap bidang.

BAB IV

PENUTUP

GBHO ini berlaku dari tahun periode 2013/2014 sampai periode 2016/2017 dan apabila ada hal yang belum diatur dan perlu diperbaiki, maka akan diputuskan oleh MPM KM IPB melalui mekanisme Sidang Istimewa. Apabila dalam jangka waktu empat tahun terdapat hal-hal yang perlu ditinjau ulang, maka dilakukan Sidang Istimewa. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberkahi dan meridhoi tindakan yang kita lakukan.

NOTULENSI SIDANG

Jenis Sidang	: Sidang Istimewa MPM KM IPB 7 Oktober 2013
Hari, tanggal	: Senin, 7 Oktober 2013
Tempat	: Ruang Kelas Pinus 2 Faperta IPB
Pemimpin Sidang	: Muh. Dimas Arifin
Notulen	: Herlin
Waktu Rencana	: Pukul 19.00 s.d. 21.00 WIB	Waktu Aktual: 19.10 s.d. 21.33 WIB

PRESENSI

Peserta Penuh:

No	Nama	NIM	Perwakilan	Jam Hadir (WIB)
1	Istiqomah Vista Destiana	A44090092	DPM KM	19.00
2	Nur Syahriyah	A14090003	DPM KM	20. ... (les)
3	Ardita Laksamana	A34110101	DPM KM	19.00
4	Hario Pranaditya Munif Adi Negoro	B04090070	DPM KM	19.00
5	Yucha Fitriana	C24090043	DPM KM	18.55
6	Putri Wahyuni	C54100038	DPM KM	Ketemu Dosen
7	Muhammad Asrianto Malik	D24090097	DPM KM	Dicabut mandatnya
8	Akbar Hidayat	E44090013	DPM KM	19.32
9	Ahmad Alkadri	E24100102	DPM KM	Sakit
10	Norhamidah	E24110097	DPM KM	19.11
11	Ibnu Mardhatullah Djula	F34090139	DPM KM	19. ...
12	M. Hakim Nur Huda	F14110132	DPM KM	19.32
13	Muh. Dimas Arifin	G24090009	DPM KM	19.00
14	Eka Risna Rahmawati	G14090067	DPM KM	19.00
15	Herlin	H54110040	DPM KM	19.09
16	Irmawati Ramadhania	I14100053	DPM KM	Sakit
17	Markistiandi Syawal Fadhilah	D24120050	DPM KM	19.08
18	Ryan Frizky	G54120057	DPM KM	19.03
19	Fajar Syahreza	C34120068	DPM KM	Dicabut mandatnya
20	Arya Zulfikar	A44120083	DPM KM	20.11 (ias)
21	Muhammad Andhika Nur	B04120146	DPM KM	18.50
22	Danar Intan Puspitaningtyas	B04120184	DPM KM	18.50
23	Lukluatun Niswah	A34120051	DPM KM	K. PKM
24	Gherry Gagarin Sumampouw	J3T411108	DPM KM	Kuliah
25	Khairul Fikri	J3L112041	DPM KM	Koor. Fieldtrip
26	Kurnia Romadona	A14110033	DPM A	R. KPR
27	Agief Julio Pratama	A24110106	DPM A	Kuliah
28	Devi Anianti	B04110028	DPM B	R. KPR
29	Arman Deskiharto	B04110152	DPM B	Keg. DPM B
30	Ridwan Rifandi	C44110056	DPM C	R. Dept
31	Amirudin	C24110063	DPM C	19.06
32	Riadi Fesa Muttaqin	D14110102	DPM D	R. KPR
33	Annisa Fitria Rachim	D24110018	DPM D	Sakit
34	Aris Maulana Hakim	E14100127	DPM E	18.59
35	Annisa Rahmah Sitompul	E24110001	DPM E	19.35
36	Taufiq Pratama Purba	F34100013	DPM F	Non aktif sementara
37	Rizki Adhi Nugroho	F44100073	DPM F	I. Akademik
38	Muhammad Dwi Rahmadhan	G14110074	DPM G	19.06
39	Intan Fitria Sari	G54110003	DPM G	R KPR
40	Muhammad Machrush Cania Putra	H34110087	DPM H	Lomba
41	Wahyu Nustantomo	H34110084	DPM H	R. KPR
42	Sri Anindya Destira Damayanti	I34110116	DPM I	R. Pemira
43	Dita Pratiwi	134110006	DPM I	Dicabut mandatnya
44	Ilham Pamungkas	J3L111061	DPM J	19. ...
45	Gilang Cempaka Sari	J3L111017	DPM J	19. ...
46	Dilla Sari Puspa	G34120073	DPM TPB	18.59
47	Zainab	G44120057	DPM TPB	19. ...

Peserta Peninjau:

No.	Nama	Asal LK	Jam Hadir (WIB)
1	Marisya Fitriyani	DPM Fema	19.20
2	Caryono	DPM FMIPA	19.21
3	Muhammad Wildan	Agreemove	20.33
4	Mustoh	Satwa Liar	20.30
5	Zulfa R.	LK Fema	20.30
6	Lily Trisnawati	KSR PMI IPB	18.57
7	Arief Rif’an	KSR PMI IPB	18.57
8	Ardian Firmansyah	GSB	18.57
9	Ahmad Muhaemin	Merpati Putih	18.50
10	Ahmad Sahroni	Perisai DIri	18.20
11	Roihan Adiyat	Himalkom	19.25
12	Edo R.	BEM FMIPA	19.25
13	Yazid R.	Himagizi	19.26
14	Yoghi Ajitama	DPM TPB	19.32
15	Herdafi R. Z.	Lawalata	20.00
16	Fajar Nasrulloh	DPM FKH	20.02
17	Rizal	BEM FKH	20.25

RESUME

1. Pembukaan

Berdasarkan TAP MPM KM IPB

Nomor: 003/TAP SI/MPM KM/2012

Tentang

Tata Cara Persidangan MPM KM IPB Pada Pasal 4 Tentang Presidium dalam Persidangan

Maka, SAYA:

Muh. Dimas Arifin

Selaku Sekretaris Jenderal MPM KM IPB Periode 2012/2013

Selanjutnya bertindak sebagai Presidium I

Yaitu Pemimpin dalam Sidang Istimewa MPM KM IPB saat ini.

Berdasarkan TAP MPM KM IPB

Nomor: 003/TAP SI/MPM KM/2012

Tentang

Tata Cara Persidangan MPM KM IPB pada pasal 7 tentang Palu Sidang dalam persidangan

maka Saya mennyakan kepada Peserta Penuh Persidangan, yakni Anggota MPM KM IPB:

“Apakah benda ini,

disepakati sebagai Palu Sidang dalam Persidangan MPM KM IPB yang akan kita laksanakan ini?”

Ya/Tidak

“Dengan ini telah disepakati bahwa,

palu sidang yang digunakan dalam persidangan ini, ialah benda ini”

Berdasarkan TAP MPM KM IPB

Nomor: 003/TAP SI/MPM KM/2012

Tentang

Tata Cara Persidangan MPM KM IPB pada pasal 13 tentang alur persidangan MPM KM IPB

Yang akan dilaksanakan yaitu:

1. Pembukaan Sidang oleh Presidium Sidang I;

2. Pemilihan dan Penetapan Presidium Sidang II dan III;

3. Pembahasan dan Penetapan Tata Tertib Sidang;

4. Pembahasan dan Penetapan Agenda Sidang;

5. Pembahasan Materi Sidang;

6. Pengambilan Keputusan dan Penetapan Keputusan Sidang;

7. Penutupan Sidang oleh Presidium I.

Dengan mengucap:

Bismillahirrohmanirrohim dan Berserah Diri Pada Tuhan YME

Sidang Istimewa MPM KM IPB 7 Oktober 2013

DIBUKA.

2. Pemilihan dan Penetapan Presidium II dan III.

Berdasarkan TAP MPM KM IPB

Nomor: 003/TAP SI/MPM KM/2012

Tentang

Tata Cara Persidangan MPM KM IPB pada pasal 4 tentang Presidium, maka saat ini akan dilakukan pemilihan Presidium II dan III yang berasal dari Anggota MPM KM IPB dan disetujui oleh Anggota MPM KM IPB.

==Musyawarah==

(terlampir pada file no.1)

Musyawarah >>> DISEPAKATI>> ditetapkan

3. Pembahasan dan penetapan Tata Tertib Sidang.

Berdasarkan TAP MPM KM IPB

Nomor: 003/TAP SI/MPM KM/2012

Tentang

Tata Cara Persidangan MPM KM IPB pada pasal 6 ayat (6) tentang tata tertib sidang yang diputuskan saat persidangan, maka selanjutnya adalah

Pembahasan dan Penetapan Tata Tertib Persidangan.

(terlampir pada file no.2)

Pembacaan Tata Tertib Sidang >>> DISEPAKATI>> ditetapkan

4. Pembahasan dan penetapan Agenda Sidang.

Berdasarkan TAP MPM KM IPB

Nomor: 003/TAP SI/MPM KM/2012

Tentang

Tata Cara Persidangan MPM KM IPB

pada pasal 13 tentang alur persidangan MPM KM IPB yang akan dilaksanakan yaitu

Pembahasan dan penetapan Agenda Sidang.

(terlampir pada file no.3)

Pembacaan Agenda Sidang >>> DISEPAKATI>> ditetapkan

5. PEMBAHASAN MATERI SIDANG

Penyampaian , Pembahasan, dan Penetapan

Draft TAP MPM KM IPB Nomor: 006/TAP SI/MPM KM IPB/X/2013

Tentang

Garis-garis Besar Haluan Organisasi

Keluarga Mahasiswa Institut Pertanian Bogor Amandemen 2013

(terlampir pada file no.4)

Pembahasan >>> DISEPAKATI>> ditetapkan

5. PENUTUPAN

Dengan mengucap:

Alhamdulillahirobbil’alamin, Bersyukur kepada Tuhan YME

Sidang Istimewa MPM KM IPB 7 Oktober 2013DI TUTUP.

Sidang Pleno 2

(Penyampaian, pembahasan, dan penetapan Draft TAP MPM KM IPB)

Tanya Jawab:

Ibnu:

Bisakah dilakukan revisi pada tahun tertentu?

Aris:

GBHO berlaku hingga 2016/2017, Apabila dalam jangka waktu empat tahun terdapat hal-hal yang perlu ditinjau ulang, maka dilakukan Sidang Istimewa.

=====================================================================19.40

Diskusi Pembahasan Materi:

Nama	Poin	Pertanyaan / Pernyataan / Sikap
Ibnu	Bab I Poin I	Tidak berkesinambungan dengan Misi KM IPB poin 3. Tiadakan kata “yang pada hakikatnya merupakan suatu aspirasi seluruh mahasiswa IPB”
Dilla		Tiadakan kata “seluruh”
Ibnu		Pengertian GBHO, pernyataan kehendak seluruh anggota KM IPB, Ada dua frase yang berbeda, GBHO seyogyanya berkorelasi langsung dengan Misi KM IPB (lihat di UUD KM IPB Tahun 2011). Keberatan apabila ada kata-kata “yang pada hakikatnya merupakan suatu aspirasi seluruh mahasiswa IPB”
Hario		“...pada hakikatnya merupakan suatu aspirasi seluruh mahasiswa IPB” Menegaskan bahwa GBHO ada atas aspirasi, jika redaksi tersebut dihapuskan ... Tetap. Tidak perlu dihapuskan.
Amir		Sepakat Hario tetap. Tidak perlu dihapuskan.
Ibnu		Misi KM IPB: ... 3. Menyalurkan Aspirasi Sudah dinyatakan di Misi KM IPB, ketika dimasukkan dalam redaksi GBHO, kurang sinkron. Redaksi tersebut dihilangkan, namun tetap menjadi kehendak seluruh mahasiswa IPB, sudah terjelaskan dalam Misi KM IPB poin 3.
Istiqomah		“Aspirasi” bagian dari “Haluan” GBHO bagian dari aspirasi seluruh mahasiswa KM IPB, Sepakat tidak dihapuskan
Bab I A TETAP...19.55
Ibnu	Bab II	Maksud Kata “pencipta”
Hario	Bab II	Pencipta à Inovasi, Belum ada à ada
19.57

Ibnu	Bab II A Poin 5	Maksud “agar tercipta kader-kader mahasiswa yang memiliki rasa tanggung jawab, kritis, sadar politik, professional serta berjiwa kepemimpinan dan kewirausahaan”
Aris		Kondusif à memiliki rasa tanggung jawab, kritis, sadar politik, professional serta berjiwa kepemimpinan dan kewirausahaan Visi Misi IPB...
Ibnu		Awal kepengurusan, Konsensus yang ditetapkan pada “Pernyataan Sikap MPM KM IPB” Tidak ada politik masuk kampus, Frase “..sadar politik..” Tidak perlu dimasukkan.
Andhika		Perjelas definisi Politik Politik Kampus à BEM DPM atau ? Politik Indonesia? Kecenderungan ?
Aris		Politik à politik di lingkungan kampus saja. Mahasiswa à warga indonesia à perlu sadar politik, namun hanya lingkup mahasiswa. Kesadaran politik Tidak Sama Dengan Keterlibatan dalam Politik Praktis
Ibnu		Cukup sebagai aturan turunan saja, Penambahan poin dari UUD KM IPB Tahun 2011 dapat memunculkan distorsi. Sadar politik bagus, namun dalam UUD KM IPB Tahun 2011 tidak ada redaksi “sadar politik” Pengembangan politik à terciptanya kader-kader ... sadar politik
Ardita		Perlu sadar politik, namun perlu dipersempit bahasa dalam GBHO, Di luar kampus ada politik. Di dalam kampus ada politik. Mahasiswa murni dari urusan politik luar. Idealisme mahasiswa. Perlu ada penyempitan makna. “... sadar politik dalam wilayah kampus..”
		Dijelaskan maksud dari politik itu sendiri.
Hario		Sadar: merasa, tahu. Politik: pengetahuan mengenai ketatanegaraan ... Tidak dicantumkan bahwa sadar politik merujuk pada partai politik. Pembatasan independent ada pada A2. LK harus independent. Kader: orang yang diharapkan dapat mewarisi ... Kader politik tidak merujuk pada kader partai politik. ::tidak perlu dihapuskan
Ibnu		Poin tersebut sudah tercakup pada kata kritis. Kritis ... Kader, sadar politik, sangat berorientasi. Independent à tidak perlu memasukkan redaksi sadar politik, kader. UUD KM IPB tidak mencantumkan kader, sadar politik Organisasi bukan politik mahasiswa. Cukup dengan kata KRITIS.
Dimas		CITRA dari kata KADER dan SADAR POLITIK, Menunjukan dengan sebuah partisan dari politik luar kampus.
		Kritis, semua mahasiswa juga kritis. Sadar politik à benar-benar mengerti politik. Politik: bermakna luas.
Ibnu		“Menumbuhkan suasana yang kondusif agar tercipta kader-kader mahasiswa yang memiliki rasa tanggung jawab, kritis, sadar politik, professional serta berjiwa kepemimpinan dan kewirausahaan” Bermakna luas, namun dengan adanya .... Terciptanya orang-orang yang sadar politik. KBBI,, Suasana Sadar Politik perlukah dikondisikan. Cukup dengan kata KRITIS. Sumpah Jabatan. Merujuk suasana yang dicipta: tercipta kader-kader yang sadar politik. Sebegitu pentingkah keberadaan redaksi ‘sadar politik’.
		Ditahun-tahun sebelumnya terdapat redaksi: Memengaruhi kebijakan... mengawal pemilihan rektor... Sadar politik akan membawa kita masuk ke dalam pengawasan dan pengawalan dalam .... dan memengaruhi kebijakan
Hario		Kader. Kaderisasi. Diharapkan bisa mewarisi kebaikan membuang keburukan. Ketatanegaraan, Mungkin Politisasi Dana PKM, Dana Beasiswa. Sadar politik à mahasiswa dalam kampus besar harus paham keadaan politik negeri. Tidak harus spesifik disebutkan dalam UUD KM IPB Tahun 2011. UU BHP. Pemilihan Rektor. à ini politik. Kaderisasi : tidak sama sekali mengarah pada kader partai politik.
Huda		Mempertahankan redaksi “sadar politik” Mengaku independent, harus tahu batasan-batasannya. Jika tidak mengetahui hitam, bagaimana menyadari putih. Tidak mengetahui hitam, jika tidak belajar hitam. Sadar politik à pembelajaran
Hario		Dikti melarang masuknya politik praktis Ini cukup untuk dijadikan batasan.
Ibnu	Poin 3 dan Poin 5	Tidak ada hubungannya. Independensi tidak mengikat. Dikti. KBBI (penilaian objektif paling standar). Mahasiswa IPB, dasar UUD KM IPB Tahun 2011.
Ibnu		UUD KM IPB Tahun 2011 Mukadimah Bab II Politik à lingkup politik dalam kampus Kritis à politik luar kampus Fungsi keterbukaan bangsa dan negara, ada pada Visi KM IPB. Pasal 5 UUD KM IPB: “ ... ”
		Kesadaran politik sebagai langkah pembelajaran Bukan langkah dalam membentuk politik praktis dalam kampus
Hario		Pasal 5 UUD KM IPB, Ketika politik hanya dibatasi dalam kampus, sebenarnya telah bertentangan dengan pasal 5 UUD KM IPB tahun 2011 tersebut, pasal tersebut terdapat redaksi “ berbangsa dan benegara” Politik hanya lingkup kampus, Jaknas. Jakda. GBHK??
Faisal FKH		Politik kmpus: menimbulkan penafsiran ambigu politik. Terlalu sempit untuk menafsirkan politik pada partisan dan partai politik saja.
Dayat		Cenderung: mempertahankan redaksi awal. Pernyataan saudara Ibnu lebih fokus pada kader dan politik, Anggota kelembagaan di IPB seakan akan dikader menjadi partisan politik
		Sadar politik ... (?) Tidak dicantumkan
Andhika		Solusi: kreatifkan dalam publikasi agar tidak terjadi salah paham dengan makna ‘politik’
Amir		Meluruskan: “kader-kader mahasiswa” Bukan “kader-kader partai politik “
		Notulensi à akan dipublikasikan.
BAB II A 20.39
BAB II B 20.40

Ibnu	Bab III XVI	“KM IPB mengevaluasi kinerja kelembagaan mahasiswa yang berfokus pada bidang pertanian” Hanya pada LK dengan fokus pertanian atau ?
Aris		Seluruh LK, tidak hanya lembaga yang fokus dari pertanian. Evaluasi semua LK dalam hal pertaniannya.
Markis		“KM IPB mengevaluasi kinerja kelembagaan mahasiswa, yang berfokus pada bidang pertanian” Untuk menghilangkan ambiguitas
Andhika		Setuju dengan markis
Huda		Penambahan ‘koma’ menambah ambigu,
Ibnu		Kinerja diganti menjadi ‘program’ Pemaknaan langsung ke program. Yang à menerangkan frase sebelumnya
Hario		Sepakat dengan Ibnu untuk makna ‘yang’ Rekomendasikan ‘KINERJA’ Sejauh mana kepedulian LK terhadap pertanian. Program: program. Ada mekanisme evaluasinya tersendiri.
		Kepedulian lembaga kemahasiswaan pada pertanian. Fokus: kepedulian LK tehadap bidang pertanian.
Amir		Tidak setuju dirubah kata ‘kinerja’ Sudah dicantumkan sebelunya pada tahun ke 12. Poin ini merupakan pengembangan dari poin tersebut.
		Apakah pada 2014, semua LK yang tidak mempunyai fokus pertanian harus ada fokus pertaniannya, atau bagaimana? Pandangan MPM, apakah LK KM IPB kini belum berfokus pada bidang pertanian?
Aris		......
Hario		Sudahkah? Kita sendiri yang tahu. Usul: ‘yang’ à ‘agar lebih’
Afif		‘agar lebih’ : LK yang belum ada fokus ke pertanian, ... ?
Ibnu		...Modal Dasar dan Faktor Penunjang... Dapat mengembangkan lembaganya dengan minat dan bakat masing-masing kelembagaan. Semua kelembagaan fokus pada pertanian, mempersempit Menilai berdasarkan DATA Bertambah atau tidaknya belum dapat kita jawab sekarang. ‘agar lebih’ : sebuah kebutuhan
		Memaknai lebih jelas lagi dari frase ‘fokus pada bidang pertanian’ e.g.: Tenis pertanian?
Aris		Mengevaluasi kinerja kita, tapi fokus evaluasinya pada bidang pertanian.
		Kepedulian, makna redaksi kata?
Hario		Ada beberapa UKM yang fokusnya bukan pada pertanian. Yang dievaluasi adalah lembaga kemahasiswaan yang berfokus pada bidang pertanian.

Arya	XVII Poin 1	Pemborosan kata ‘meningkatkan’ dengan ‘yang lebih kuat’
Aris	XVII Poin 1	Sepakat hilangkan kata ‘yang lebih kuat’
Ibnu	XVII Poin 2	Latar belakang?
Hario		“Meningkatkan peran serta mahasiswa dalam setiap proses pengambilan kebijakan strategis di lembaga kemahasiswaan KM IPB” Banyak pihak yang merasa, MPM KM IPB selaku LK tertinggi tidak melibatkan mahasiswa dalam proses pengambilan kebijakan. Representatif mahasiswa -> puas Bagaimana mengompakkan KM IPB.
Ibnu		Kurang memperhatikan arah kebijakan dua tahun ke depan. Terlalu kecil irisannya untuk seluruh lembaga kemahasiswaan di IPB. Tidak perlu fokuskan di dua tahun ke depan untuk poin 2.
		Diletakkan pada tahun XVII. Harusnya tidak secara khusus di tahun tersebut. Ada ditiap tahunnya untuk ditingkatkan.
		Meningkatkan peran serta mahasiswa dalam setiap proses pengambilan kebijakan strategis di lembaga kemahasiswaan KM IPB. dihapuskan
Ibnu		Wacana: akan diadakan pembangunan Gedung Kesenian Bersama di pelataran FMIPA. Menurut lokakarya à pembangunan gedung kesenian menjadi suatu kebutuhan. Harapan: dapat dimasukkan pada poin tahun XVII “mengawal pendirian Gedung Kesenian Mahasiswa”
Amir		Mengingat pendirian gedung kesenian masih wacana, tidak perlu dicantumkan pada tahun XVII,, Saran: poin tersebut dapat ditinjau kembali ketika sudah ada kepastian akan didirikannya gedung kesenian tersebut. Kepastian pendirian gedung kesenian?
		Dicantumkan atau tidak dicantumkan sekarang, dapat ditinjau ulang dalam perjalanannya
Hario		Setuju pencantuman tersebut. Lokakarya: Akomodir aspirasi lembaga kemahasiswaan yang bergerak dalam bidang kesenian.

Arya		Saran redaksi: “KM IPB meningkatkan penerapan ilmu dan teknologi di bidang pertanian mahasiswa dengan tujuan kesejahteraan masyarakat”
Hario		“KM IPB meningkatkan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pertanian mahasiswa dengan tujuan kesejahteraan masyarakat” OK

		Sidang Umum per Empat Tahunan Setelah adanya UUD KM IPB Tahun 2011 Sidang umum hanya ada su 1 dan 2 Penetapan Peninjauan dan amandemen dilakukan Sidang Istimewa.
Arya	Peninjauan Kembali Poin 18	“KM IPB meningkatkan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pertanian mahasiswa dengan tujuan kesejahteraan masyarakat” Hilangkan kata‘mahasiswa’ OK